MAKALAH JRNALISTIK
“ KODE ETIK JURNALISTIK”
DOSEN PENGAMPU : AZIZAH, S.Kom.
DISUSUN
OLEH :
CEPI
(113085-04-12-0-021)
RIKI SATRIA (113085-04-12-0-137)
YESI (113085-04-12-0-191)
PRODI/KELAS : PBSI / 5 D
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG
TAHUN AKADEMIK 2014
KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkah, rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Adapun tujuan pembuatan makalah ini sebagai salah satu tugas perkuliahan
semester 5 (ganjil), makalah ini berjudul “ Kode Etik Jurnalistik
“.
Dalam proses penyusunan makalah ini, kami banyak mendapatkan bantuan,
dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, di dalam kesempatan
ini kami mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan dengan segala
ketulusan hati kepada:
1. Azizah, S.Kom. selaku dosen mata kuliah Jurnalistik
yang dengan segala keikhlasannya telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasehat
kepada kami.
2. Teman-teman seperjuangan khususnya jurusan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (D) yang memberikan masukan kepada kami.
Semoga
Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan rahmat dan hidayah buat kita semua.
Akhirnya kami berharap makalah ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Singkawang, 11 Oktober 2014
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Kode Etik Jurnalistik....................................................................3
B. Perluya
kode etik jurnalistik bagi para
jurnalis..............................................5
C. Ciri-ciri
kode etik jurnalistik .........................................................................6
D. Manfaat
dari adanya kode etik jurnalistik
....................................................6
E. Contoh
penyimpangan kode etik jurnalistik...................................................9
BAB III
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................iii
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wartawan adalah sebuah profesi. Dengan
kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Seperti halnya dokter, bidan,
guru atau pengacara. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus
dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan
apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang profesional, seorang wartawan
harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan
saja. Bahkan, wartawan kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk
mendapatkan berita terbaru dan original.
Selain itu wartawan harus mematuhi
kode etik jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang bersifat
dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban
kejahatan susila. wartawan menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan
tidak diperkenankan menerima sogokan, dsb. Dalam melaksanakan kode etik
junelistik tidak semudah membalikkan telapak tangan. banyak hambatan yang harus
dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional.
Kode etik harus menjadi landasan
moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan
integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin
tegakanya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Wartawan
memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan
kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.
B. Rumusan
Masalah
1. Apa pengertian kode etik jurnalistik ?
2. Mengapa diperlukan kode etik jurnalistik bagi para
jurnalis ?
3. Jelaskan ciri-ciri kode etik jurnalistik ?
4. Apa manfaat dari adanya kode etik jurnalistik ?
5. Berikan contoh penyimpangan kode etik jurnalistik ?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari kode etik
jurnalistik ?
2. Untuk mengetahui mengapa diperlukan kode etik
jurnalistik bagi para jurnalis ?
3. Untuk menjelaskan ciri-ciri kode etik jurnalistik ?
4. Untuk menjelaskan manfaat kode etik jurnalistik ?
5. Untuk mengetahui contoh penyimpangan kode etik
jurnalistik ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Kode Etik Jurnalistik
Kode (Inggris: code, dan Latin:
codex) adalah buku undang-undang kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu
lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika
merupakan moral filosofi filsafat praktis dan ajaran kesusilaan. Menurut KBBI
etika mengandung arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang
hak dan kewajiban. Moral adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak; dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.
Dengan
demikian, kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan dan juga
norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma penertiban. Kode Etik jurnalistik ialah ikrar
yang bersumber pada hati nurani wartawam dalam melaksanakan kemerdekaan
mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang
merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Kemerdekaan mengeluarkan pikiran
ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib di
jungjung tingggi dan di hormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan
mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat
negara kesatuan republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap
wartawan wajib menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya
untuk mengaluarkan pikiran.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama
kali dikeluarkan dikeluarkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). KEJ itu antara
lain menetapkan:
1.
Berita diperoleh dengan cara yang jujur.
2.
Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan
sebelum menyiarkan (check and recheck).
3.
Sebisanya membedakan antara kejadian (fact) dan
pendapat (opinion).
4.
Menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang
tidak mau disebut namanya. Dalam hal ini, seorang wartawan tidak
boleh memberi tahu di mana ia mendapat beritanya jika orang yang memberikannya
memintanya untuk merahasiakannya.
5.
Tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara
off the record (for your eyes only).
6.
Dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita
atau tulisan dari suatu suratkabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan
profesi.
Ketika Indonesia memasuki era
reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya
“tunggal”, yakni hanya PWI, menjadi banyak. Maka, KEJ pun hanya “berlaku” bagi
wartawan yang menjadi anggota PWI. Namun demikian, organisasi wartawan yang
muncul selain PWI pun memandang penting adanya Kode Etik Wartawan. Pada 6
Agustus 1999, sebanyak 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan
menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar isinya
mirip dengan KEJ PWI. KEWI berintikan tujuh hal sebagai berikut:
- Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
- Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.
- Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
Kemudian ditetapkan sebagai Kode
Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan
Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui SK Dewan
Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000.
Penetapan Kode Etik itu guna
menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat.Kode
Etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman
operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.Pengawasan
dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut sepenuhnya diserahkan
kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.
B. Mengapa
Diperlukan Kode Etik Jurnalistik Bagi Para Jurnalis.
Kode Etik Jurnalistik adalah aturan tata susila
kewartawanan, dan juga normal tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan
tata karma penerbitan.
Mengapa Perlu Kode Etik……?
Kode etik jurnalistik diperlukan karena membantu para
wartawan menentukan apa yang benar dan apa yang salah, baik atau buruk, dan
bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan. Etika ditentukan
dan dilaksanakan secara pribadi. Secara sederhana, kaidah etika dirujuk dari
kode etik (code of ethics) yang bersifat normatif dan universal sebagai
kewajiban moral yang harus dijalankan oleh institusi pers. Epitsemologi
diwujudkan melalui langkah metodologis berdasarkan pedoman prilaku (code of
conduct) yang bersifat praksis dan spesifik bagi setiap wartawan dalam
lingkup lembaga persnya. Nilai dari kode etik bertumpu pada rasa malu dan
bersalah (shamefully and guilty feeling) dari hati nurani. Karena itulah
kode etik terkait dengan perkembangan dan pergeseran nilai masyarakat.
C. Ciri-ciri
Kode Etik Jurnalistik
Adapun ciri dari suatu kode etik adalah sebagai berikut :
1. Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok
tersebut
3. Kode etik dibuat dan di susun oleh lembaga / kelompok profesi yang bersangkutan
sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.
Seorang jurnalis tidak boleh mencelakakan sumber berita, baik itu karena
keterusterangannya yang konyol dan tolol maupun karena tidak tahu situasi dan
kondisi sumber berita yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan
demikian, kode etik jurnalistik sesungguhnya berfungsi sebagai berikut :
a.
Alat control
social, yaitu tidak hanya megatur hubungan antara sesame anggota seprofesi,
tetapi juga dapat juga mengatur hubungan antara anggota organisasi profesi
tersebut dengan masyarakat.
b.
Mencegah
adanya control dan campur tangan pihak lain, termasuk pemeritnah atau kelompok
masyarakat tertentu.
D. Manfaat Kode Etik Jurnalistik
Manfaat
kode
etik jurnalistik adalah memperlihatkan kepada publik suatu karya jurnalistik.
Kode etik ini pula sebagai penuntun seorang wartawan dalam melakukan tugasnya,
baik dalam peliputan suatu berita atau menulis dan menyiarkan berita tersebut.
Dengan memiliki kode ini, maka wartawan dapat menimbang apakah tindakan yang
dilakukannya benar atau salah, baik atau jahat, bertanggungjawab atau tidak.
Ketaatan
terhadap kode etik jurnalistik dapat dijadikan tolok ukur keprofesionalan
warawan. Dengan demikian, seorang wartawan dapat dikatakan professional jika ia
menaati kode etik jurnalistik, yaitu memberitakan secara berimbang,
melakukan check and recheck, tidak mencampurkan fakta dan opini
yang menghakimi, tidak menyuap dan disuap, tidak membuat berita bohong,
menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan menghormati kehidupan pribadi
narasumber.
Dengan
adanya kode etik ini, maka seharusnya wartawan dapat:
1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
2. Menentukan bagi dirinya sendiri
bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan
kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinyasendiri dan tentang
orang lain, bagaimana ia akan berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang
serta isu-isu di sekitarnya. (Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik, Rosihan Anwar
1996).
Wartawan
Indonesia juga bekerja berdasarkan kode etik yang disusun mengikuti perubahan
dan tuntutan zaman. Kendati kode etik ini tidak langsung berkaitan dengan
hukum, tetapi pelanggaran kode etik sangat berpotensi untuk berhadapan dengan
hukum. Kode etik wartawan Indonesia mengenal beberapa prinsip utama yang tidak
boleh dilanggar. Itu meliputi :
1.
Wartawan Indonesia harus menghormati hak masyakat untuk memperoleh informasi
yang benar.
2.
Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan
informasi serta memberikan identitas kepada sumber berita.
3.
Wartawan Indonesia menghormati asa praduga tak bersalah, tidak mencampurkan
adukkan fakta dan opini, berimbang, serta selalu meneliti kebenaran informasi
serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak
menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak
menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak
menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak
tolak, menghargai embargo, latar belakang dan off the record sesuai
kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera
mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
Prinsip
mematuhi kode etik ini kini semakin penting jika mengingat kesadaran masyarakat
akan hukum makin tinggi. Di luar kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers,
sebenarnya pegangan wartawan Indonesia dalam melakukan tugas adalah “berkiblat”
terhadap aturan-aturan di dalam undang-undang yang berlaku.
Misalnya,
hak seseorang atas wilayah rumah dan pekarangannya yang diatur dalam hukum
positif. Dalam kaitan ini, maka seorang wartawan tidak bisa, atas nama tugas
untuk masuk tanpa izin. Tidak hanya melanggar etika, tetapi telah melanggar hak
privat seseorang. Kasus-kasus demikian sangat berpotensi untuk diperkarakan.
Pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk, misalnya, melapor ke polisi.
Mengakui
identitas diri sebagai wartawan adalah keharusan. Tetapi, dalam hal-hal
tertentu, untuk kegiatan investigasi reportase, identitas ini kadang harus
ditutupi. Kendati demikian, dalam proses investigasi ini, pada saatnya wartawan
harus membuka identitasnya.
Kode
Etik jurnalis menjadi penuntun seorang wartawan untuk dua hal dalam melakukan
profesinya: pencarian dan penulisan berita. Pencarian meliputi etika selama
proses perencanaan hingga pencarian berita itu (termasuk pengambilan foto,
proses wawancara, pemuatan dokumen) serta penulisan berita yang meliputi proses
penulisan sampai berita tersebut selesai.
Dengan
demikian, maka ketika seseorang wartawan merencanakam untuk menulis sebuah
berita dengan rencana tertentu yang tak terpuji, maka ia sebenarnya sudah mulai
melanggar kode etik.
Kode etik sebagai suatu pertanggungjawabam bermakna pula bahwa seorang wartawan berani dan jujur untuk mengakui bahwa berita yang dibuatnya adalah mengambil milik orang lain atau berita yang dibuatnya salah. Dalam kaitan inilah, maka wartawan harus menyebut sumber berita untuk berita yang dibuatnya. Penyebutan ini, di sisi lain, juga untuk mencegah jika ternyata berita itu salah dan ada pihak yang menggugat.
Mengakui
kekeliruan adalah harga mahal yang harus dilakukan wartawan terhadap berita
atau ketidakakuratan yang dibuat. Tapi, harga mahal ini mutlak harus dilakukan
dan dengan cara ini justru akan memberikan penilaian dan citra positif pada
pers. Karena itulah, bantahan atau ralat, sepanjang itu memang benar, harus
dilakukan pada kesempatan yang pertama. Wartawan harus mengakui kekeliruannya dan
meminta maaf atas kekeliruan yang dibuat.
E.
Contoh Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik
Kasus Pertama
Kasus
Kekeliruan Berita Di News Online
Dewan
Pers mengesahkan kode etik jurnalistik online pada 3 Februari 2012. Nama
resminya adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) (Asep Syamsul M.Romli, JURNALISTIK ONLINE: 2012). Pengesahan dilakukan oleh
Ketua Dewan Pers, Bagir Manan dan 31 perusahaan berita, 11 organisasi dan tokoh
pers menandatangani PPMS yang disusun Dewan Pers.
PPMS mengacu pada UUPers no. 40 tahun 1999, dan Kode Etik Jurnalistik (2006) dan Kode Etik WartawanIndonesia (KEWI).
Pada
dasarnya PPMS ini sama saja dengan KEJ/KEWI “tidak boleh memuat informasi
bohong, fintah sadis dan cabul; tidak memuat isi yang mengandung prasangka, dan
kebencian yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta
menganjurkan tindakan kekerasan; tidak memuat isi diskriminatif atas dasar
perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani”. Diungkap juga mengenai
koreksi, hak jawab atau ralat.
Contoh
pelanggaran :
Salah
satu contoh kasus kekeliruan berita di news online adalah kasus Imanda Amalia
yang dikabarkan sebagai WNI yang tewas saat kerusuhan di Mesir bulan Februari
2011 lalu. Berita ini diperoleh dari sebuah posting di akun facebook milik
Science of Universe.
Imanda
dikabarkan berada di Mesir sebagai relawan United Nations Relief and Works
Agency (UNRWA). Meski belum ada kejelasan data dari Kedutaan Besar maupun dari
Kementerian Luar Negeri, namun beberapa news online seperti detik.com dan
tribunnews telah memberitakan hal tersebut di running news mereka, bahkan
sampai diikuti oleh beberapa stasiun televisi swasta sehingga hampir seluruh
masyarakat percaya akan hal itu.
Namun
rupaya berita tersebut hanyalah isu belaka, pada akhirnya Kemenlu RI memastikan
bahwa tidak ada WNI yang tewas di Mesir. Meskipun demikian, kekeliruan berita
dalam news online adalah sering dianggap sebagai hal wajar karena memang para
wartawan media online harus bersaing untuk mendapatkan berita tercepat dan
karena pemuatan berita tersebut bersifat running news, sehingga berita yang
salah dapat diperbaiki dalam berita terbaru yang dimuat. Inilah rupanya
yang membuat masyarakat jarang sekali protes bila ada kekeliruan berita di news
online.
Pelanggaran
etika jurnalistik dalam media online, seperti yang terjadi dalam kasus di atas
memang rawan terjadi. Contoh pelanggaran etika jurnalistik pada kasus di atas
ialah penggunaan media sosial sebagai sumber berita tanpa adanya verifikasi
terlebih dahulu. Selain itu, dalam media online juga rawan terjadi pelanggaran
hak cipta dengan mengambil gambar dan mengutip tanpa mencantumkan sumber, dan
plagiarisme.
Hal ini
jelas merupakan pelanggaran bagi kode etik jurnalistik (KEJ) yang dalam
pasal-pasalnya menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menghasilkan berita yang
akurat, menghasilkan berita faktual dan jelas sumbernya, pengambilan gambar,
foto, suara dilengkapi sumber, tidak melakukan plagiat, dan selalu menguji
informasi.
KASUS KEDUA
Saham PT Krakatau Steel; Dewan Pers: Ada Pelanggaran
Kode Etik
Dewan
Pers menilai, terjadi pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan permintaan hak
istimewa untuk membeli saham penawaran umum perdana PT Krakatau Steel oleh
wartawan. Pelanggaran itu berupa penyalahgunaan profesi serta pemanfaatan
jaringan yang dimiliki sejumlah wartawan peliput di Bursa Efek Indonesia.
”Tindakan
itu menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput
kegiatan di Bursa Efek Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual beli
saham untuk kepentingan pribadi. Ini bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik
Jurnalistik,” ujar Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers
Dewan Pers Agus Sudibyo di Jakarta, Rabu (1/12).
Pasal
6 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak
menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dalam situs Dewan Pers,
tafsiran terhadap pasal ini, (a) menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan
yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas
sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; (b) suap adalah segala
pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang
memengaruhi independensi.
Agus
menyatakan, Dewan Pers menghargai sikap profesional dan niat baik detik.com,
Kompas, MetroTV, dan Seputar Indonesia dalam proses penyelesaian kasus ini.
Dewan Pers mengimbau segenap pers Indonesia menegakkan kode etik jurnalistik
dan profesionalisme media.
Harian
Kompas pun menghormati putusan Dewan Pers yang menyatakan seorang wartawan
Kompas berinisial RN terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Pada hari yang
sama, harian Kompas telah menindaklanjuti putusan Dewan Pers itu dengan memberhentikan
wartawannya itu sebagai wartawan Kompas.
”Manajemen harian Kompas pun memberhentikan yang
bersangkutan sebagai wartawan Kompas. Pemberhentian berlaku sejak
diterbitkannya Keputusan Dewan Pers,” kata Redaktur Pelaksana Harian Kompas
Budiman Tanuredjo.
Dalam keputusannya, Dewan Pers sejauh ini belum
menemukan bukti kuat adanya praktik pemerasan, yang dilakukan wartawan, terkait
dengan kasus pemberitaan penawaran umum perdana saham PT Krakatau Steel.
Keputusan ini dibuat Dewan Pers setelah melakukan pemeriksaan silang dan
klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
KASUS KETIGA
Wartawan Kecipratan APBD Provinsi
Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kali ini juga membidik media. Wartawan peliput
kegiatan Humas Pemerintah Provinsi juga kecipratan anggaran daerah. Biro Humas
dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran untuk jasa peliputan
kegiatan Pemprov Sulawesi Selatan yang cukup besar. Dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) 2010 disebutkan adanya belanja upah atau jasa pihak ketiga sebesar
Rp 675 juta.
Dalam
rinciannya, anggaran itu ditujukan ke beberapa media tertentu. Anggaran
terbesar dialokasikan untuk jasa atau upah peliput dan publikasi. Angkanya
mencapai Rp 240 juta selama 12 bulan. Tidak jelas kepada siapa dana itu akan
diberikan. Dalam draft APBD, mereka hanya mencantum demikian.
Selain itu, ada pula anggaran khusus untuk jasa
liputan TVRI Sulawesi Selatan sebesar Rp 120 juta, jasa/upah petugas TVRI
Sulawesi Selatan Rp 90 juta, jasa liputan Fajar Tv Rp 60 juta, serta jasa publikasi
dan dokumentasi dalam rangka 17 Agustus yang mencapai Rp 45 juta untuk tiga
stasiun lokal.
"Anggaran
ini patut dipertanyakan sebab tidak ada dasarnya. Saya kira bukan zamannya lagi
wartawan diberi upah saat meliput suatu peristiwa. Saya yakin wartawan tidak
akan menerima yang seperti itu," kata anggota Komisi A, Andi Mariattang.
Melihat perkembangan media saat ini, tambah Mariattang yang juga mantan
wartawan, tidak ada lagi wartawan digaji oleh pemerintah. Mereka meliput
berdasarkan penugasan kantor dari media masing-masing.
Gaji khusus untuk wartawan juga ada pada nomenklatur
lain, yaitu tersosialisasinya rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Total anggarannya mencapai Rp 34,6
juta. Anggaran tersebut ditujukan kepada lima media, yaitu Harian Fajar Rp 7,2
juta, Tribun Timur Rp 7,2 juta, Berita Kota Rp 6,7 juta, Ujungpandang Ekspres
Rp 6,7 juta, dan Seputar Indonesia Rp 6,7 juta.
Kepala
Biro Humas dan Protokol Agus Sumantri yang dikonfirmasi soal ini mengatakan,
alokasi anggaran tersebut, bukan untuk mengupah atau menggaji wartawan peliput
kegiatan pemerintah provinsi atau dinas terkait. Tetapi, dipakai apabila ada
agenda acara pemerintah provinsi untuk keluar daerah. "Tentu ada makan
minumnya serta biaya penginapan (hotel) dalam perjalanan peliputan. Tapi kalau
semisal dibayar oleh kabupaten yang melakukan acara, maka dana tersebut tidak
digunakan," jelas Agus kepada Tempo Sabtu kemarin. Untuk anggaran sebesar
Rp 240 juta, itu katanya untuk biaya jasa kemitraan dengan beberapa media.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Bagi seorang wartawan, sama dengan profesi lainnya,kodet
etik adalah penting. Ini adalah semangat korps yang merupakan bagian dari
pekerjaan .Wartawan dalam tugasnya tidak hanya mencari, mengumpulkan dan
menyajikan berita. Namun lebih dari itu adalah dalam semangat untuk memberikan
informasi, edukasi dan hiburan kepada audiens.
Kode etik adalah aturan kerja yang tidak begitu ketat
namun mencerminkan semangat kesatuan wartawan kapan dan dimanapun bekerja.
Sekaligus pula sebagai sebuah pegangan dalam bekerja sehingga di satu sisi
dapat melindungi diri, dilindungi oleh kode etik ini dan juga melindungi sumber
berita. Kode Etik Wartawan Indonesia adalah bagian dari budaya kerja yang profesional, bukan sekedar macan
kertas.
Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak
profesional. Beda wartawan yang profesional dan tidak profesional adalah dari
bagaimana dia bekerja. Apakah dalam memburu beritanya dia memegang kodet etik
atau semua cara dihalalkan. Seringkali kode etik ini dicampakkan karena memang
sikap tidak profesional wartawan itu tidak terbawa dalam dirinya.
B.
Saran
Demikianlah makalah yang dapat
pemakalah sampaikan. Pemakalah menyadari bahwa makalah yang telah pemakalah
buat ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah
milik Allah SWT semata. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun,
sangat pemakalah harapkan demi kesempurnaan makalah ini dan selanjutnya.
Dan akhirnya, pemakalah meminta maaf
apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam sistematika penulisan, isi dari
pembahasan maupun dalam hal penyampaian materi. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi pemakalah sendiri pada khususnya dan para pembaca sekalian yang
budiman pada umumnya dalam kehidupan ini. Amin…
DAFTAR
PUSTAKA
http://dhanialeksono.blogspot.com/2013/11/tiga-contoh-kasus-mnengenai-pelanggaran.html
http://blogmerko.blogspot.com/2013/01/makalah-pkn-tentang-kode-etik.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar